HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Tantangan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Apakah Masih Mampu?

Tantangan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Apakah Masih Mampu?

KabaRakyat.web.id - Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk memajukan suatu bangsa. Sayangnya, di Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi persoalan yang terus menghantui, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan.

Anggaran besar tersebut tampaknya belum mampu menjawab tantangan dan memperbaiki kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan.

Fenomena ini terlihat ketika banyak pelajar yang kesulitan memahami bacaan, meskipun bisa membaca. Penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 70% anak-anak di Indonesia memang bisa membaca, tetapi tidak mampu memahami apa yang mereka baca.

Akibatnya, banyak dari mereka yang mudah terpancing emosi hanya dengan membaca headline berita di media sosial.

Sejatinya, masalah pendidikan di Indonesia lebih terkait kualitas, bukan kuantitas. Akses pendidikan memang sudah semakin merata, dengan angka putus sekolah yang menurun.

Namun, kualitas pendidikan yang dihadirkan masih jauh dari kata layak. Sayangnya, di Indonesia, pendidikan berkualitas masih terkesan eksklusif. Mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih bisa mengakses sekolah berkualitas tinggi, sementara yang tidak mampu harus puas dengan fasilitas seadanya.

Pendidikan yang Tidak Merata dan Sistem "Pay to Win"

Fenomena pendidikan yang tidak merata ini menunjukkan ketidakadilan yang mendalam. Dalam pendidikan dasar hingga menengah, sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dan guru yang kompeten sering kali berada di wilayah-wilayah terpencil.

Akibatnya, siswa-siswa dari daerah tersebut tumbuh dengan pendidikan yang minim kualitas, dan kesempatan mereka untuk berkembang menjadi SDM unggul menjadi lebih sulit.

Salah satu kendala utama adalah kurikulum yang tidak relevan dan tumpang tindih. Banyak siswa harus mempelajari mata pelajaran yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhan masa depan.

Bahkan, terkadang guru di sekolah harus mengajar di luar keahlian mereka, yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Fenomena ini, misalnya, terlihat ketika guru olahraga mengajar seni budaya, atau sebaliknya.

Minimnya Kualitas dan Kompetensi Guru

Dalam proses belajar, guru memainkan peran penting. Namun, standar untuk menjadi guru di Indonesia dianggap masih rendah, sehingga memunculkan banyak guru yang kurang kompeten. Guru yang hanya ingin mencari pekerjaan dan tidak memahami esensi sebagai pengajar akan sulit memberikan pendidikan berkualitas.

Standarisasi dan seleksi untuk menjadi tenaga pengajar harus diperketat agar hanya mereka yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi yang bisa mendidik generasi penerus.

Kendala gaji guru yang rendah juga menyebabkan banyak guru yang berkualitas lebih memilih untuk mengajar di sekolah swasta, tempat mereka mendapatkan upah lebih layak.

Akibatnya, sekolah-sekolah dengan fasilitas minim dan kemampuan finansial rendah semakin kesulitan mendapatkan pengajar yang berkualitas.

Pengaruh Budaya Korupsi dalam Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari budaya korupsi. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan termasuk ke dalam 10 besar sektor yang terkorup di Indonesia, dengan 33% sekolah di Indonesia berpotensi melakukan tindak korupsi.

Fenomena ini tentunya semakin memperparah masalah pendidikan, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kritik Terhadap Sistem Pendidikan yang Mengkomersilkan Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia seolah mengkomersilkan pendidikan itu sendiri. Pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar lebih, sehingga menciptakan kesenjangan pendidikan antara yang mampu dan yang tidak.

Padahal, jika merujuk pada Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kesenjangan ini berpotensi melahirkan masalah sosial di masa depan, mengingat pendidikan adalah hak yang seharusnya diperoleh semua kalangan.

Solusi untuk Pendidikan yang Lebih Berkualitas

Demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas, reformasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah harus memperketat standar seleksi guru dan memberikan pelatihan berkala untuk memastikan kompetensi mereka terus meningkat.

Selain itu, peran pengajar dan penguji harus dipisah agar sistem penilaian berjalan secara objektif, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan setiap murid.

Pendidikan juga harus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan teknologi. Misalnya, sekolah yang berada di daerah pesisir sebaiknya lebih fokus pada pendidikan perikanan dan kelautan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, pendidikan berbasis teknologi juga penting, terutama di era digital saat ini. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti sistem e-learning, bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara efisien.

Pada akhirnya, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan komitmen dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai eksekutor utama dalam menentukan kebijakan pendidikan.

Tanpa perbaikan mendasar dan reformasi sistem pendidikan, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan generasi unggul dan bersaing di kancah global.

Posting Komentar