Apa Itu Danantara? Ini Dia Fungsi dan Manfaatnya bagi Masyarakat Indonesia
Sumbar, KabaRakyat.web.id - Belakangan ini nama "Danantara" kerap mencuat ke permukaan publik, terutama sejak akhir tahun 2024. Namun, apakah masyarakat sudah benar-benar memahami apa itu Danantara? Banyak yang masih bertanya-tanya, bahkan ada yang mengaku belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya.
"Saya belum tahu, Kak, soal Danantara itu. Pernah dengar, tapi belum paham betul," ujar salah seorang warga yang diwawancarai. Lalu, apa sebenarnya Danantara ini, dan apa fungsinya bagi masyarakat?
Danantara adalah singkatan dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Danantara menjadi mesin baru yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai dana yang dikelola oleh badan ini mencapai Rp 14.648 triliun., sebuah angka yang fantastis dan menjadikannya sebagai salah satu lembaga investasi terbesar di Indonesia.
Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia," ujar Presiden Prabowo dalam sebuah pernyataan resmi.
Danantara akan mengambil alih pengelolaan tujuh BUMN besar, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, dan Main ID. Ketujuh BUMN ini diharapkan menjadi panutan bagi BUMN lainnya yang juga akan dikelola oleh Danantara.
Salah satu perubahan signifikan yang akan terjadi dengan kehadiran Danantara adalah terkait penggunaan dividen BUMN. Jika sebelumnya dividen BUMN sebagian besar disalurkan ke APBN dan digunakan untuk belanja pemerintah, kini dividen tersebut akan dialokasikan sebagai investasi.
Investasi ini bisa dilakukan dalam berbagai instrumen, seperti pasar modal, properti, infrastruktur energi, dan berbagai investasi strategis lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.
Pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai Rp27 triliun, yang berasal dari efisiensi APBN 2025 sebesar Rp50 triliun. "BUMN tahun ini dividennya mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun sebaiknya dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja.
Sisanya, Rp200 triliun, akan kita investasikan," jelas Presiden Prabowo. Sobat KabaRakyat, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi BUMN dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Danantara sendiri sudah memiliki payung hukum, yaitu melalui amendemen Undang-Undang BUMN yang baru disetujui oleh DPR. Sebagai badan pelaksana, Danantara akan diisi oleh sosok-sosok profesional non-partai politik.
Sementara itu, dewan pengawas akan dipimpin oleh Menteri BUMN, dengan anggota dari perwakilan Kementerian Keuangan dan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Sobat KabaRakyat, badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, layaknya kementerian.
"Saya percaya Danantara bisa menjadi lembaga yang terpercaya. Mereka memiliki aset under management yang besar dan magnitude yang signifikan," ujar seorang analis ekonomi. Dengan adanya Danantara, diharapkan akan lebih banyak proyek-proyek strategis yang dapat menarik investor global, meningkatkan foreign direct investment (FDI), dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 7-8%.
Namun, Sobat KabaRakyat, publik juga memiliki harapan besar agar tidak terjadi persaingan antara Danantara dengan Kementerian BUMN. Sebaliknya, diharapkan ada konsolidasi yang baik agar BUMN Indonesia bisa lebih berdaya saing dan menjadi pemain global. Mulyaman Darman Syahadat telah ditunjuk sebagai pemimpin Danantara dan dilantik pada 22 Oktober 2024, dua hari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden. Peluncuran resmi BPI Danantara direncanakan pada 24 Februari 2025.
Belakangan beredar kabar bahwa Mulyaman Darman Syahadat akan digantikan oleh Pandu Syahrir atau Rosan Perkasa Roeslani sebagai bos Danantara. Namun, Rosan membantah kabar tersebut. "Saya kan menteri, tugas saya adalah memastikan investasi berjalan dengan baik. Tujuan Danantara adalah return on investment, sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel," tegas Rosan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan Danantara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam tujuan tertentu (PDTT), dan itu pun harus berdasarkan permintaan DPR. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan sosok yang kompeten dan profesional di bidangnya agar pengelolaan dana tidak sampai menimbulkan kerugian.
Sobat KabaRakyat, kehadiran Danantara diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, lembaga ini bisa menjadi motor penggerak yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, semua itu tentu membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Mari kita bersama-sama mengawal langkah Danantara demi kemajuan bangsa!
